Tujuh Presidium KAHMI Kaltim 2026-2031, Djailani Dorong Organisasi Adaptif Hadapi Era IKN

Kalimantan Timur - Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Forhati Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan tujuh formatur presidium terpilih untuk periode 2026-2031 secara mufakat.

Ketujuh presidium tersebut merupakan tokoh dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Mereka terdiri dari Prof Aswin, Mohammad Djailani, Mudyat Noor yang merupakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Marwan, Arbianto Amin, Murjani, serta Sigit Wibowo yang merupakan anggota DPRD Kaltim.

Penetapan tersebut menghasilkan kepemimpinan kolektif kolegial yang diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merespons perubahan strategis Kalimantan Timur di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu figur yang menjadi perhatian dalam Muswil VII adalah Mohammad Djailani. Mantan Asisten Deputi Menko EKUIN/Bappenas itu kembali aktif di panggung organisasi setelah puluhan tahun mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan.

Djailani menyatakan kesiapannya untuk kembali berkontribusi melalui KAHMI Kaltim. Ia menyebut keterlibatannya bukan sekadar melanjutkan aktivitas organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat kembali hubungan dengan generasi muda HMI.

“Saya menyatakan siap mewakafkan diri untuk mengabdi bersama KAHMI Kaltim,” ujar Djailani di hadapan pimpinan sidang pleno, Rudiansyah, sesaat sebelum penetapan formatur.

Djailani Dorong KAHMI Adaptif Hadapi Era IKN

Djailani menilai perubahan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah utama pembangunan IKN membutuhkan organisasi alumni yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, Kaltim kini menghadapi dinamika baru. Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu provinsi penyangga pembangunan nasional tersebut berkembang menjadi kawasan strategis yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan IKN.

“Kaltim bukan lagi sekadar provinsi penyangga, melainkan pusat peradaban IKN,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Djailani berpandangan KAHMI Kaltim perlu mengambil peran dengan membangun sinergi lintas bidang. Menurut dia, berbagai potensi dan komitmen investasi yang masuk ke Kaltim perlu dikawal agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

“Di sini berkumpul komitmen investasi bernilai triliunan rupiah dari Sovereign Wealth Fund yang harus terus kita kawal realisasinya di lapangan,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Djailani mendorong terbentuknya pola kerja organisasi yang menggabungkan pengalaman generasi senior dengan energi dan kapasitas generasi muda.

Ia membagi potensi tersebut ke dalam tiga kelompok generasi. Generasi pendiri atau alumni berusia 60 tahun ke atas dinilai memiliki peran sebagai penuntun etik dan penjaga nilai organisasi.

Kemudian generasi usia 45 hingga 59 tahun dipandang memiliki kekuatan pada jejaring, pengalaman, serta pemahaman terhadap kebijakan. Sementara generasi muda berusia 30 hingga 44 tahun diharapkan menjadi motor operasional organisasi.

“KAHMI tidak bisa bergerak efektif jika hanya dijawab oleh satu kelompok generasi dan satu bidang profesi saja,” kata Djailani.

Selain memperkuat kolaborasi antargenerasi, Djailani juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme kerja presidium. Sistem kolektif kolegial, menurutnya, tetap harus dipertahankan sebagai prinsip keterwakilan dalam organisasi.

Namun, sistem tersebut perlu diiringi dengan pola koordinasi yang efektif sehingga keputusan organisasi dapat dijalankan secara cepat dan terukur.

“Kita tetap menjalankan sistem presidium kolektif kolegial agar semua kelompok terwakili. Tetapi cara kerjanya harus berjiwa kepemimpinan kuat, satu komando, cepat, dan memiliki pertanggungjawaban terpadu,” bebernya.

Kembali Setelah Puluhan Tahun

Kembalinya Djailani ke struktur organisasi alumni HMI juga menjadi momentum untuk mempertemukan pengalaman generasi senior dengan kader-kader muda.

Ia diketahui pernah memimpin HMI Cabang Samarinda sekitar 45 tahun silam. Setelah itu, kariernya berkembang di pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, Djailani pernah dipercaya sebagai Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Kepala Dinas Perindagkop Kaltim, hingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal yang dibawanya ketika kembali terlibat dalam KAHMI Kaltim.

“Motivasi saya kembali ke panggung ini adalah merajut kembali kerinduan dengan para kader muda HMI,” tuturnya.

Dengan ditetapkannya tujuh presidium periode 2026-2031, KAHMI Kaltim kini memasuki fase baru kepemimpinan. Perpaduan latar belakang dan generasi di dalam presidium diharapkan dapat memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi alumni sekaligus mitra strategis dalam pembangunan.

Di tengah percepatan pembangunan IKN, KAHMI Kaltim dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan perkembangan sumber daya manusia.

Gagasan adaptasi yang disampaikan Djailani menjadi salah satu perspektif yang muncul dalam kepemimpinan baru tersebut, dengan penekanan pada kolaborasi lintas generasi, keterwakilan profesi, serta tata kelola organisasi yang efektif.